Ratusan Warga Geruduk Rumah Kades Tengah Malam, Oh Ternyata Ini Penyebabnya

“Atas kejadian tersebut, kami (Dewan, red) minta seluruh kepala desa untuk selektif dalam pengimputan data warganya sehingga kejadian tersebut tidak terulang kembali. Selain itu, kita juga minta kepada instansi terkait dalam pendataan untuk turun langsung kelapangan dan jangan merima data mentah dari laporan kades karena belum tentu akurat,” tegasnya.

Pasca kejadian tersebut, sebanyak 19 Kades yang tergabung dalam Forum Kepala Desa Kecamatan Gelumbang (FKG) mendatangi dan meminta Plt Bupati Muara Enim menindak tegas secara hukum terhadap pelaku provokator terhadap rekannya Kades Pinang Banjar di ruang rapat Pemkab Muara Enim, Rabu (20/5) Siang.

“Atas kejadian semalam, kami seluruh Kades se-Kecamatan Gelumbang resah karena takut berimbas dengan kami. Jangan sampai ada Pinang Banjar lainnya,” tegas Koordinator Forum Kades Gelumbang Sofian yang juga menjabat sebagai Kades Karang Endah Selatan, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim.

Pihaknya prihatin atas kejadian yang menimpa rekan kami Kades Pinang Banjar Jon Kenedi. Dan salah satu pemicunya adalah masalah Sembako bantuan dari pemerintah yang diduga banyak tidak tepat sasaran yang datanya berasal dari pemerintah pusat.

Gara-gara hal tersebut, kata dia, masyarakat tersulut emosinya dan mengira adalah permainan Kades sehingga apapun yang dijelaskan oleh Kades maupun Tripika masyarakat tidak mau mendengarnya.

“Kami minta kepada Pak Bupati kedepan jika ada bantuan pastikan dahulu benar-benar ada sehingga tidak menimbulkan konflik dilapangan. Sebab kami sebagai Kades bisa-bisa menjadi korban,” jelas Sofian.

Plt Bupati Muara Enim H Juarsah SH didampingi Camat Sungai Rotan Plt Syarkowi dan Andi dari Dinsos Muara Enim, mengatakan bahwa pihaknya akan meminta instansi terkait untuk merevisi dan memvalidasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tersebut.

Karena sebagian memang sudah tidak akurat lagi sehingga harus divalidasi seperti ada yang layak menerima tetapi tidak tercover, ada yang tidak layak tetapi tetap menerima, ada yang sudah meningaal, ada yang sudah pindah tetapi datanya masih ada sebagai penerima, bahkan ada namanya yang doble dalam satu desa.