Reaksi AHY soal Konflik Warga Pemaluan Kaltim dengan Otorita IKN

Ketua umum Partai Demokrat itu juga mengaku sering mendapatkan arahan agar pembangunan jangan sampai menimbulkan korban dalam masyarakat, terlebih diperlakukan dengan tidak adil.

"Memang yang paling ideal kita kembali kepada aturan dan undang-undang yang berlaku, tetapi tidak selalu bisa seperti itu. Kita harus memahami sejarahnya, kemudian juga latar belakang dan berbagai faktor lain,” tutur AHY.

Mantan tentara itu menyebut harus ada penyelesaian yang menguntungkan dua belah pihak atas persoalan tersebut, terutama masyarakat.

Dia pun menyinggung tentang skema relokasi serta penggantian kerugian, dampak sosial kemasyarakatan, dan lain-lain yang bisa ditempuh.

Sebelumnya, OIKN menyatakan terus menyosialisasikan dan berdiskusi secara intens dengan masyarakat terkait tertib perizinan serta tertib tata ruang di IKN.

Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi mengatakan ada dua isu utama yang saat ini menjadi fokus, yakni terkait perizinan dan juga bagaimana disiplin tata ruang
.
"Terkait perizinan, dari tahun lalu kami sudah melakukan sosialisasi baik di tingkat kecamatan dengan mengundang seluruh kepala desa, lurah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat seperti dari Sepaku, Loa Janan, dan Kutai Kartanegara," ujarnya.

Dalam sosialisasi itu, OIKN mengeklaim selalu mengedepankan pendekatan persuasif melalui diskusi dengan masyarakat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya.

"Saya minggu depan akan mulai turun untuk berdiskusi lagi dengan masyarakat, kami akan mencari solusi-solusi terbaik seperti apa baik dari sisi pemerintah yang tidak merugikan masyarakat," kata Thomas.(ant/jpnn.com)

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini: