Refleksi Akhir 2024 Terkait Maritim Indonesia, Ada Tantangan dan Peluang di Laut Natuna Utara

"Kejadian ini menjadi pengingat bahwa keselamatan pelayaran adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, operator kapal, dan masyarakat internasional," ujar Capt. Hakeng.

Dia mengusulkan agar pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan merumuskan kebijakan yang lebih ketat, termasuk pengaturan jarak aman dermaga dari jembatan dan pelatihan keselamatan bagi operator kapal.

Menatap 2025: Kebijakan Maritim yang Terintegrasi dan Berkelanjutan

Menyongsong tahun 2025, Capt. Hakeng menekankan pentingnya kebijakan maritim yang terintegrasi.

Kebijakan ini harus mencakup penguatan kapasitas pertahanan laut, pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, dan kerja sama internasional yang lebih erat.

"Indonesia memiliki tanggung jawab besar sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Kebijakan yang terintegrasi akan memastikan bahwa laut kita tidak hanya menjadi sumber daya ekonomi, tetapi juga simbol kedaulatan dan harapan bangsa," tegasnya.

Dia juga mencatat bahwa ketegangan di Laut Cina Selatan akan tetap menjadi tantangan di tahun mendatang.

Indonesia harus terus mempertahankan kedaulatannya di Laut Natuna Utara melalui diplomasi aktif dan penguatan patroli maritim.