Refrizal: Baiknya PKS Keluar Dari Koalisi

JAKARTA - Ketua Kebijakan Publik DPP Partai Keadillan Sejahtera (PKS), Refrizal mengatakan bahwa PKS sebaiknya cepat keluar dari koalisi partai politik pendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Alasannya, pencopotan Suharna sebagai menteri perwakilan dari PKS, telah melanggar kontrak koalisi antara PKS dengan Presiden SBY.

"PKS menghargai keputusan Presiden SBY. Tapi saya sebagai orang PKS dan juga pengurus DPP PKS mengusulkan keluar dari koalisi sebab SBY telah melanggar kontrak koalisi khusus yang diteken SBY dan Ketua Majelis Syuro PKS, Hilmi Aminuddin," kata Refrizal, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (20/10).

Dijelaskannya, dalam kontrak politik khusus itu, PKS mendapat empat menteri, yaitu Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Sosial, Menteri Pertanian dan Menteri Riset dan Teknologi. "Posisi empat menteri itu tidak boleh diganggu sampai 2014. Itu yang dilanggar dan kontrak itu sudah cacat dan belum diperbaiki," ungkap Refrizal.

Karena kontrak politik sudah dilanggar SBY, imbuh dia, PKS bisa saja bersikap kontrak khusus itu sudah tak ada lagi. "Komitmen koalisi sudah tidak ada dan tidak diperlukan. PKS tak perlu berkomitmen kepada koalisi karena kontrak koalisi dilanggar Presiden SBY," ujar anggota Komisi VI DPR itu.