Relawan Jokowi-JK Diminta Tahu Batas Memberi Masukan

jpnn.com - JAKARTA - Sudah menjadi rahasia umum, kemenangan pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dalam Pilpres 2014, tidak bisa dilepaskan dari andil relawannya yang tersebar di pelosok negeri. Fenomena ini tergolong baru, sebab pada edisi pilpres sebelumnya, peran relawan masih tertinggal jauh dibanding partai sebagai mesin politik pemenangan calon.

Dalam perhelatan Pilpres 2014, dua pasangan kompetitor yakni Jokowi-JK dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, sama-sama punya relawan. Namun terbukti, keterlibatan relawan Jokowi-JK lebih efektif berujung terpilihnya Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2014-2019. Menyikapi ini, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia, Tamrin Amal Tomagola, mengakui bahwa relawan Jokowi-JK adalah aktor penting dalam cerita kemenangan pasangan tersebut.

"Mereka (relawan) punya andil besar. Dan kini, saya menyambut baik keterbukaan Jokowi-JK yang meminta para relawan untuk terus terlibat dalam mengawal dan memberi masukan terhadap pemerintahannya dan Tim Transisi, yang saat ini bekerja mempersiapkan konsep dan pemikiran dalam kepemimpinannya nanti," ungkap Tamrin di Jakarta, Selasa (26/8).

Menurut Tamrin, relawan harus menyambut keterbukaan Jokowi-Jk itu dengan memberi masukan yang berorientasi pada permasalahan, dan langkah-langkah konkret yang bisa dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan. 

"Namun satu hal yang harus digarisbawahi, bahwa relawan tidak boleh memaksakan kehendak dan mendiktekan keinginannya kepada Jokowi-JK. Relawan harus tulus membantu Jokowi-JK, tanpa ada intensi jabatan di belakangnya," tutur Tamrin.

Relawan Jokowi-JK, kata Tamrin, harus tahu batas, karena sekarang rakyat sudah memberikan amanah sepenuhnya kepada Jokowi-JK. Artinya, Jokowi-JK kini adalah milik rakyat. 

"Kebijkan-kebijakan strategis terkait dengan program unggulan dan penyusunan kabinet merupakan hak prerogratif presiden terpilih (Jokowi), karenanya relawan tidak perlu memaksakan keinginannya. Termasuk Rumah Transisi adalah hak prerogratif presiden terpilih. Relawan bisa memberikan masukan, tapi tidak boleh memboikot dan memaksa," pungkas Tamrin. (adk/jpnn)