Rente Yes, Ideologi No

Fenomena umum ini membuktikan tidak adanya pola rekrutmen partai yang berbasis ideology yang biasanya terseleksi dalam pengkaderan, baik berupa kursus politik maupun program kaderisasi yang berjenjang dari bawah hingga ke tingkat puncak.  

Membaca buku yang ditulis oleh Jhon D Ledge dari University of Oxford Inggris bertajuk "Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan" (Pustaka Utama Grafiri 1993), tampak betapa rekrutmen di tubuh Partai Sosialis Indonesia (PSI) pimpinan Soetan Sjahrir sangat kualitatif. Setiap calon anggota dan kader harus paham berbagai knowledge yang menyangkut masalah social, politik, ekonomi, kebudayaan dan masalah internasional. Sedikitnya pengetahuan elementer.

Hal itu dimungkinkan karena umumnya kader PSI adalah para intelektual tamatan sekolah hukum dan kedokteran. Sebutlah, Soedjatmoko, Mahruzar, Sitorus  hingga berbagai nama yang belakangan sebagian menjadi anggota cabinet di masa Sjahrir, maupun sesudahnya. 

Sebetulnya, pola kaderisasi itu pernah berlangsung sistematis di tubuh organisasi mahasiswa, seperti HMI, IMM,PMII, GMNI, PMKRI dan GMKI di awal Orde Baru. Seseorang hanya bisa menjadi pengurus tingkat kampus jika sudah lolos basic training, dan kaderisasi ini akan berjenjang naik jika seseorang hendak menjadi pengurus kabupaten-kota, provinsi dan seterusnya tingkat nasional. Tanpa itu, jangan harap Anda bisa menjadi pengurus.