Reshuffle Saja, Pak SBY!

Masuk akal jika kriteria seorang menteri adalah skill dan kompotensi. Apalagi presiden pun mempunyai hak prerogative.   Inilah merit system yang membuat kinerja menteri bersifat meritrokratis. Bukan karena jasa dan imbalan politik.

Namun apa mau dikata, presiden selalu tergoda untuk mengangkat menteri berdasarkan logika kabinet parlementer. Presiden gemar mengakomodasi orang-orang partai, yang khususnya partai pendukung dalam pemilihan presiden, dalam mengisi pos menteri.

Tak pelak, politisi menjadi primadona. Sudahlah duduk di pemerintahan, wakil-wakilnya juga duduk di DPR. Atas nama demokrasi, walaupun orang partai ikut duduk dalam pemerintahan, tidak mewajibkan mereka yang di parlemen harus 100%  menjadi bemper bagi berbagai kebijakan pemerintah. Menjadi tukang stempel ala Orde baru, tidak lagi zamannya.

Sebaliknya, karena sikap yang boleh berbeda pendapat tersebut walaupun sekoalisi, telah membuat program pemerintah bagaikan tari poco-poco. Maju tidak, tapi malah mundur sesekali atau berulangkali. Inikah, yang membuat pemerintahan “tersandera” oleh partai politik, padahal masih banyak tugas belum selesai, belum apa-apa?