Revisi PP Jangan Sampai Untungkan 3.662 Koruptor
jpnn.com - JAKARTA -- Koalisi Masyarakat Sipil berharap Presiden Joko Widodo tidak terburu-buru mengambil kebijakan terkait revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012.
Koalisi Masyarakat Sipil Emerson Yuntho mengatakan, Jokowi jangan mau ditipu anak buahnya.
"Kita (koalisi) ingatkan Jokowi agar tidak mudah dikadalin oleh anak buahnya," kata Emerson usai bertemu pimpinan KPK, Selasa (16/8).
Menurut Emerson, presiden sebaiknya mempertimbangkan keberatan sejumlah pihak, salah satunya dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Jokowi, lanjutnya, sebaiknya melibatkan banyak pihak dalam pengambilan keputusan terkait revisi PP ini.
Bahkan, kata Emerson, Jokowi harus mempertanyakan kajian yang sudah dilakukan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamongan Laoly dan jajaran soal revisi itu. Misalnya apakah sudah punya naskah akademik atau membuat kajian yang menjelaskan latar belakang perlunya revisi PP ini.
Kalau tidak, ujar Emerson, dikhawatirkan ketika PP ini disahkan maka akan menguntungkan 3.662 koruptor.
"Ketika Jokowi mengambil kebijakan yang menguntungkan koruptor, akan muncul nanti sahabat-sahabat koruptor yang akan mendukung Jokowi mengesahkan itu," kata dia.
Emerson sekali lagi mengingatkan Jokowi untuk tidak gegabah menindaklanjuti dorongan dari Kemenkumham melakukan revisi PP 99 tahun 2012 itu.
JAKARTA -- Koalisi Masyarakat Sipil berharap Presiden Joko Widodo tidak terburu-buru mengambil kebijakan terkait revisi Peraturan Pemerintah Nomor
- Wamenaker Afriansyah: KKIN Ajang Bagi Para Instruktur untuk Tingkatkan Kompetensi
- Kabar Terbaru PP Manajemen ASN, Honorer Menunggu PermenPAN-RB Saja ya
- Begini Cara ASDP Mengatasi Kemiskinan Ekstrem di Lampung Selatan
- Gelar Halalbihalal & Rakernas KAKAMMI jadi Ajang Meningkatkan Rasa Persaudaraan
- Seleksi Calon Taruna Akademi TNI Mirip Tes CPNS
- 5 Berita Terpopuler: Honorer di Database BKN Diusulkan jadi PPPK, yang Tercecer Minta Ikut Seleksi, Piye Toh?