Revitalisasi Transmigrasi Menyebar Ratakan Skil

Ayo, siapa yang mau pindah ke perbatasan Kalimatan Utara, Kalimantan Barat, NTT, Papua sana? Jangankan biaya sendiri, dibiayai untuk terbang ke sana, disiapkan rumah sederhana, disiapkan lahan untuk bekerja, diberi kursus dan ilmu pengetahuan itu saja belum tentu sanggup? Bahkan ada istilah: mangan ra mangan sing penting kumpul. (Makan atau tidak makan, yang penting kumpul, red).

Sementara, negara punya tanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan rakyat, sesuai dengan visi-misi Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla. “Kami menyebut transmigrasi skil, yang dikirim itu orang-orang yang sudah punya kemampuan, punya keahlian, punya skil, sehingga bisa membangun dan survive di daerah transmigrasi, dan mengajak masyarakat lokal untuk secara bersama-sama membangun daerahnya menjadi lebih maju,” kata dia.

Harus diakui, selama ini pembangunan memang lebih pesat berkembang di Pulau Jawa. Pusat pertumbuhan, pusat pengembangan, pusat teknologi, pusat pendidikan, pasar keuangan, infrastruktur berpuluh-puluh tahun focus di Jawa. Itu menjadi prioritas, karena jumlah penduduk terbesar terpadat memang ada di pulau Jawa. “Kabinet Kerja ini fokus bekerja dari pinggiran. Karena itu kami terus merevitalisasi program yang ada. Sampai dengan akhir 2014 ini, kami konsolidasi internal, antara Ditjen PMD, Ditjen Ketransmigrasian, dan KPDT sebagai penjabaran Peraturan Presiden No 165 Tahun 2014, soal personil, perlengkapan, pendanaan, dokumen, kelembagaan, dan struktur,” ungkapnya.

Sebagai sebuah konsep dalam kerangka bernegara, transmigrasi itu ide yang hebat. Agar terjadi pola komunikasi, interaksi, akulturasi, asimilasi, antarsuku, antartradisi, yang akan menguatkan republik ini. Kalau ada ekses, itulah yang harus diantisipasi, agar tidak merusak konsep yang sudah baik. “Ya, baik transmigran maupun masyarakat lokalnya harus disosialisasi dengan baik. Itu semua sudah kami persiapkan, agar ada spirit baru, motivasi baru, karena kementerian ini akan mengawal pertumbuhan dan kemajuan desa-desa di kawasan transmigrasi itu,” kata Marwan.

Kini, PR negeri ini semakin banyak. Setelah pengalihan subsidi BBM, di depan mata sudah menghadap soal isu ketahanan energi dan ketahanan pangan. Program ini bisa juga dioptimalkan untuk mensupport, ketahanan pangan dan penyediaan papan, kebijakan energi alternatif (bio-fuel), pemerataan investasi ke seluruh wilayah, ketahanan nasional pulau terluar dan wilayah perbatasan, serta menyelesaikan problem pengangguran dan kemiskinan.

“Mudah-mudahan kami mendapatkan budget yang signifikan untuk membangun desa, dan menciptakan desa yang membangun! Selain transmigrasi, kami memang sudah membuat skema yang konkret tentang bangun desa,” kata mantan Ketua Fraksi PKB di DPR RI itu. (don)