Rhoma Irama Ditolak Jadi Ketum PBB

“Ya, silakan saja, kita sangat demokratis untuk bisa memunculkan calon-calon lain, asal dia dapat dukungan dan mematuhi AD/ART,” kata mantan Menteri Kehutanan itu.
Senada, Wakil Ketua Umum PBB, Sahar L. Hassan mengungkapkan, Rhoma tak bisa dihadirkan di bursa calon Ketum. Alasan paling mendasar ialah soal aturan partai. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga(AD/ART) PBB mewajibkan calon Ketum adalah kader internal. “Rhoma itu bukan kader,” kata Sahar.
Sahar pun menegaskan, DPP PBB tak bisa memenuhi keinginan Rhoma untuk masuk dalam bursa calon Ketum. Meskipun, dia mengakui, beberapa kader di daerah menyorongkan nama politikus tak bertuan itu untuk dijadikan Ketum.
Sahar mengakui, ada pertemuan antara petinggi partainya dengan Rhoma di Markas PBB akhir pekan lalu. Pertemuan itu sebenarnya hanya silaturahmi, sekaligus penyampaian langsung dari Rhoma untuk direstui sebagai calon Ketum. Akan tetapi, DPP PBB resmi menolak permohonan tersebut.
Meskipun ditolak, Sahar mengatakan terbuka pintu bagi Rhoma untuk bisa dijadikan kader. Bahkan, dengan didaulatnya sebagai kader, Rhoma akan berhak untuk duduk dalam struktur kepengurusan baru mendatang.
Namun pastinya, peluang Rhoma untuk menjadi Ketum telah tertutup “Kalau pun dia jadi kader, bisa saja nanti dijadikan wakil ketua umum. Kami juga harus menghormati keinginannya untuk bergabung,” kata dia.
PBB akan melaksanakan muktamar pada tanggal 23-25 April 2015 di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Calon ketua umum yang santer terdengar adalah Hamdan Zoelva, Jamaludin Karim, Abdullah Hamid, Sahar L Hasan, Yusril Ihza Mahendra dan Rhoma Irama. (irm/awa/jpnn)
JPNN.com JAKARTA - Rhoma Irama diprotes. Suara sumbang terhadap pencalonan Raja Dangdut itu datang dari Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) MS
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Human Initiative Gelar Flash Sale Kurban untuk Bantu Masyarakat Pelosok Negeri
- Calon Haji Asal Tulungagung Meninggal Dunia Sebelum Berangkat ke Tanah Suci
- Asido Hutabarat: Kurator Wajib Mengamankan Aset Pailit
- Belum Puas, Prabowo Ingin Biaya Haji RI Lebih Murah Lagi
- Pemerintah Sahkan UU Perampasan Aset, KPK Siap Tindak Tegas Koruptor
- BMKG Prakirakan Sebagian Besar Kota di Indonesia Berpotensi Hujan, Ini Wilayahnya