PNS Mau Enaknya Saja, Ribuan Kendaraan Dinas Menunggak Pajak

Kepala Bidang Akutansi dan Aset Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Cianjur Denny Widya Lesmana mengatakan, untuk biaya perawatan serta pembayaran pajak kendaraan dinas sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang.

Kecuali, kendaran dinas yang sifatnya operasional khusus seperti ambulan, damkar dan truk sampah, sepenuhnya dianggarkan dari APBD. “Aturan itu mulai berlaku sejak 1 Januari 2016, dan sampai sekarang belum ada perubahan,” bebernya.

Sedangkan untuk kendaran yang sifatnya operasional khusus, pemerintah menyediakan anggaran perawatan dan pajak setiap tahun. “Kalau kondisi kendaraan masih layak atau tidak saya kurang tahu, masing-masing OPD yang pasti tahu,” katanya. (kim/dil)