Ribut Tambang Emas Martabe, DPD Segera Surati Presiden

JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memastikan segera menyurati Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, terkait persoalan belum juga beroperasinya tambang emas Martabe di Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumut. Langkah ini diperlukan, sehingga konflik yang ada dapat segera diselesaikan.

Demikian dikemukakan Wakil Ketua Komite II DPD RI, Parlindungan Purba, kepada JPNN di Jakarta, Kamis (11/10). “Kita akan surati Presiden, sehingga konflik jangan berlama-lama. Jadi saya setuju dengan pandangan Dekan Fakultas Universitas Sumatera Utara, Jhon Tafbu Ritonga bahwa persoalan ini harus ditangani Presiden. Karena tambang kan kontrak karya dari Presiden,” ujarnya.

Hanya saja sebelum melakukan hal tersebut, Parlindungan akan kembali turun terlebih dahulu ke Batangtoru, Tapanuli Selatan, untuk melihat secara langsung apa sebenarnya yang menjadi sumber konflik. Langkah ini diperlukan, sehingga dalam mengambil kesimpulan sebelum menyurati Presiden, DPD dapat melihatnya dengan jernih.

“Sebenarnya saya sudah pernah turun kesana beberapa waktu lalu. Tapi dalam waktu dekat saya akan lakukan lagi,” terangnya.