Riza Tegaskan Kebijakan Rem Darurat Kewenangan Pusat
"Jadi, sekali lagi, PPKM mikro ini adalah kebijakan yang baik, ada koordinasi yang baik antarpemerintah daerah," ucap Riza.
Mantan wakil ketua Komisi II DPR Itu melanjutkan pihaknya akan mengikuti apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah pusat melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto terkait upaya pencegahan dan pengendalian kasus Covid-19.
Pembatasan kapasitas kegiatan masyarakat dan jam operasional, tutur dia, kurang lebih akan sama dengan apa yang telah disampaikan oleh Menko Airlangga.
"Apa yang sudah disampaikan oleh Pak Menko Pak Airlangga, itu nanti kurang lebih yang akan kami tuangkan dalam pergub (peraturan gubernur). Kami sedang menunggu Instruksi Mendagri sebagai rujukan atau landasan. Insyaallah, besok (Instruksi) Mendagri keluar," tutur Riza.
Dia menegaskan bahwa DKI Jakarta akan mengikuti apa yang menjadi kebijakan dan keputusan yang sudah diambil oleh pemerintah pusat.
Sebagaimana diketahui, positif Covid-19 yang ditemukan di DKI Jakarta masih bertahan di angka 5.000, yang mana pada Senin (21/6) ditemukan 5.014 kasus corona di ibu kota.
Data penyebaran Covid-19 di Indonesia dipublikasikan oleh Humas BNPB, Senin (21/6), kasus corona yang ditemukan di Jakarta terbanyak di antara provinsi lainnya.
Penemuan 5.000 lebih kasus Covid-19 di Jakarta merupakan yang kedua kali secara berturut.
Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan bahwa kebijakan rem darurat merupakan kewenangan dari pemerintah pusat. DKI Jakarta akan mengikuti apa yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
- Demi UMKM, Pemprov Harus Tertibkan Alfamart dan Indomaret di Jakarta
- Ekonomi Jakarta Tumbuh 4,7 Persen pada Triwulan I 2024, Lebih Rendah dari Nasional
- Kualitas Udara DKI Jakarta Terburuk Keempat Dunia, Inilah Wilayah yang Terdampak Kuat
- KPU DKI Buka Pendaftaran PPS untuk Pilgub, Butuh 801 Orang
- Sudah 50 Tahun di Indonesia, ChildFund Dorong Partisipasi Lebih Banyak Pihak
- Bukan Ridwan Kamil, Golkar Jagokan Sosok Ini sebagai Bacagub DKI