Rizal Ramli: Anggota DPR Sekarang Takut Bersuara

Namun, kemudian setelah pemerintahan Gus Dur berakhir sekitar tahun 2002, ada upaya agar hak recall itu kembali ada dan dimiliki ketum partai.

Akibatnya walaupun ada anggota yang cerdas, kritis, punya niat baik untuk memperjuangkan rakyat jadi takut bicara.

"Mulai 2002 anggota DPR takut ngomong karena ketum partai bisa recall dia setiap saat dan digantikan dengan pengganti antarwaktu (PAW). Harusnya ini yang diubah," sergah Rizal.

Dia lagi-lagi membandingkan anggota DPR di zaman pemerintahan Soeharto. Walaupun otoriter, anggota DPR masih bisa saling debat kebijakan.

"Zaman Pak Harto saja yang otoriter debat policy boleh. Prinsipnya saat itu, silakan debat, asal jangan nyerang Pak Harto. Hari ini DPR nya debat kebijakan saja tidak ada karena takut di recall ketum," tuturnya.

Untuk mengembalikan kekritisan anggota DPR, Ramli menegaskan, harus dibenahi sistemnya.

Misalnya anggota DPR daerah pemilihan (dapil) Semarang, yang berhak me-recall adalah rakyat Semarang. Bukan ketum partai.

Kalau ini tidak diubah, lanjutnya, seolah-olah ketum adalah raja. Sementara para ketum parpol ini kepentingannya banyak kadang-kadang bisnis, legal protection.