RUU Susduk, DPD Surati Presiden

JAKARTA - Setelah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Agung Laksono, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ginandjar Kartasasmita juga menyurati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) perihal perkembangan pembahasan Rancangan Undang-Undang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau RUU Susduk.

Selain ke presiden, surat dimaksud juga ditembuskan kepada Menko bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mensesneg, Mendagri, serta Menkum Ham, Ketua DPD mengingatkan Presiden kelahiran konsensus berupa desentralisasi sebagai tuntutan reformasi bidang politik dan pemerintahan tahun 1988. Konsensus bermuatan harapan agar daerah berkesempatan secara proporsional dalam sistem penyelenggaraan kekuasaan negara.

"Konsensus dalam membangun sistem parlemen Indonesia yang dihasilkan amandemen ketiga UUD 1945 tentu saja membutuhkan penataan aktualisasi yang panjang dan terus menerus sehingga maksud dan tujuannya tercapai. Bangunan sistem parlemen yang mengangkat ruang kesempatan bagi daerah dipahami di antaranya dengan keberadaan DPD yang diorientasikan pemantapan sistem presidensiil," kata Ginandjar, megutip surat tersebut.

Ketua DPD juga menjelaskan kenapa DPD perlu menyurati Presiden antara disebabkan setelah mempelajari perkembangan pembahasan materi dalam Panitia Khusus (Pansus) RUU Susduk DPR setelah pembahasan DPD bersama Pansus RUU Susduk bulan Februari 2008 lalu.