JPNN.com 
Said Abdullah PDIP Merespons Spekulasi Soal Kenaikan Belanja Akhir Tahun Termasuk Bansos
“Ini telah kami mewanti-wanti kepada pemerintah agar penyaluran bansos tepat waktu dan tepat sasaran,” ujar Said.
Menurut Said, hal tersebut bertujuan untuk menghindari politisasi bansos menjelang pemilu.
“Sejatinya mekanisme penyalurannya lewat Kemensos dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan sesuai tupoksi atas dasar perintah Undang-Undang,” ujar Said.
Said yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Perekonomian ini mengatakan Bansos itu hak rakyat. Sebab dipungut dari pajak rakyat dan penghasilan bukan pajak yang diterima negara dari kekayaan alam di Indonesia, bukan milik pemerintah.
Menurut Said, kebijakannya didesain bersama di DPR. Pemerintah statusnya hanya menyalurkan kebijakan yang telah disepakati bersama antara pemerintah dan DPR.
“Jadi, tidak tidak elok kalau ada pejabat pemerintah menyebut program bansos adalah karena belas kasihan atau kemurahan hati pemerintah. Itu memang hak rakyat yang wajib diberikan,” ujar Said.(fri/jpnn)
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah merespons berbagai spekulasi dan pertanyaan mengenai kenaikan laju belanja di akhir tahun.
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
- Minta Kepastian Hukum Bagi Buruh, Sahroni: Upah Dibayarkan, Jangan Ada Ijazah Ditahan
- Kunker ke Kepulauan Riau, BAM DPR Berjanji Serap Aspirasi Warga Rempang
- Ketua Komisi II DPR Sebut Kemandirian Fiskal Banten Tertinggi di Indonesia pada 2024
- Rempang Eco City Tak Masuk Daftar PSN Era Prabowo, Rieke Girang
- Momen KSAL Minta Tunggakan BBM TNI AL Rp 2,25 T ke Pertamina Diputihkan
- PSN Rempang Eco City Tak Masuk Perpres yang Diteken Prabowo, Rieke: Batal!
.jpeg)
