Sarankan Pemerintah Cari Calon Dirjen Pajak dari Akademisi
jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Keuangan melalui panitia seleksi terbuka tengah mencari sosok yang akan menempati posisi direktur jenderal pajak. Saat ini ada tujuh nama calon yang akan melewati proses wawancara dengan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.
Menurut ekonom Dahnil Anzar Simanjuntak, pemerintah sebaiknya memilih dirjen pajak yang tidak berasal dari internal. Menurutnya, sudah saatnya dirjen pajak dicari dari kalangan akademisi pengajar di universitas.
"Saya pikir perlu juga rekrutmen dari orang-orang yang selama ini tidak terlalu engaged dengan dirjen pajak supaya mereka tidak ewuh pakewuh saat lakukan reformasi di perpajakan," ujar Dahnil di Jakarta Pusat, Minggu, (11/1).
Sejauh ini, tujuh orang calon dirjen pajak yang akan dipilih adalah Catur Rini Widosari, Ken Dwijugiasteadi, Poltak Maruli John Liberty, Puspita Wulandari, Rida Handanu, Sigit Priadi Pramudito, dan Suryo Utomo. Namun Dahnil berharap timsel dapat memilih yang terbaik dari tujuh nama tersebut, terutama yang mampu mengedepankan transparansi dan akuntabilitas di institusi tersebut.
Apalagi, tegasnya, penerimaan pajak sangat penting untuk menambah pendapatan negara. Dahnil menambahkan, tugas utama dirjen pajak nantinya adalah melakukan percepatan reformasi di institusi tersebut.
"Itu harus jadi komitmen pemerintah, dalam hal ini Jokowi, karena masalah transparansi dan akuntabilitas sering terjadi di Ditjen Pajak," tegasnya. (flo/jpnn)
JAKARTA - Kementerian Keuangan melalui panitia seleksi terbuka tengah mencari sosok yang akan menempati posisi direktur jenderal pajak. Saat ini
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- MS GLOW Merilis Produk Wewangian, Cocok untuk Masyarakat Modern
- Ekspansi Mie Mapan Asal Surabaya Kian Masif di Jakarta
- PNM Mekaar Bikin UMKM Aneka Minuman di Kupang Makin Moncer
- Waspada, Penipuan atas Nama Bukalapak, Konsumen Jangan Sampai Terkecoh
- Menko Airlangga dan Sekjen OECD Bahas Akselerasi Keanggotaan Indonesia
- Nilai Tukar Rupiah Masih Lebih Baik dari Mata Uang Negara Lain