Sarjana Pendidikan Membeludak, Honorer Sengsara, kok Impor Guru?

Sarjana Pendidikan Membeludak, Honorer Sengsara, kok Impor Guru?
Guru dan siswa di kelas. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

Titi juga merasakan keganjilan rencana impor guru yang oleh pemerintah disebut mengundang.

November 2018, Ketum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi menolak mentah-mentah rencana impor guru dari Eropa dan Amerika yang disampaikan Wakil Ketua BPN Prabowo – Sandi, Mardani Ali Sera.

Unifah berpendapat impor guru merendahkan martabat tenaga pengajar Indonesi. Anehnya, belum setahun menolak, Unifah kini mendukung gagasan Puan Maharani.

"Akan jadi apa negara ini kalau ketum organisasi guru plin-plan. Ketika usulan itu datang dari pemerintah, langsung disetujui dengan alasan untuk melatih guru Indonesia," cetus Titi Purwaningsih.

Pengurus Pusat Forum Hononer K2 Persatuan Guru Republik Indonesia (FHK2-PGRI) Riyanto Agung Subekti juga protes keras terhadap rencana impor guru. Dia menilai wacana tersebut bikin rakyat semakin muak dan tidak percaya kepada pemerintah.

Masih terngiang di telinga Itong dan rekan-rekannya beberapa waktu lalu, KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) menyuarakan penolakan terhadap keberadaan TKA (tenaga kerja asing) yang tidak memiliki keterampilan (buruh kasar).

Penolakan ini didasarkan pada argumentasi, bahwa warga negara Indonesia lebih berhak mendapatkan pekerjaan di dalam negeri.

Barulah ketika ada jenis pekerjaan yang membutuhkan keahlian tertentu, di mana buruh Indonesia tidak bisa memenuhi spesifikasi keahlian yang dibutuhkan itu, keberadaan TKA menjadi relevan.

Rencana Menko PMK Puan Maharani mengimpor guru menuai penolakan lantaran ada puluhan ribu lulusan sarjana pendidikan dihasilkan setiap tahun.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News