SBY Disedak Terbitkan Perpu Pengadilan Tipikor

lebih lanjut Emerson mengatakan, jika RUU Pengadilan Tipikor tidak segera kelar dan SBY tidak menerbitkan Perppu, maka lebih baik masyarakat tidak memilih SBY dalam Pilpres nanti. “Jadi kenapa kami minta (perppu) paling lambat Juli, karena masih ada kemungkinan untuk mempertanyakan sikap SBY terhadap penindakan korupsi sebelum Pilpres. Jika tidak ada langkah apapun dari pemerintah dan melempar semua ke DPR, maka itu merupakan sebuah kebohongan publik yang nyata,” ulasnya.

Emerson menambahkan, saat ini harapan terhadap DPR untuk menyelesaikan RUU sudah semakin menipis. Pasalnya, 80 persen anggota Pansus sibuk kesana-kemari agar terpilih lagi dalam pemilu legislatif untuk DPR periode 2009-2014.(ara/jpnn)