SBY Tuntaskan Konflik Ambalat, Jokowi Harus Tegas soal Natuna

SBY Tuntaskan Konflik Ambalat, Jokowi Harus Tegas soal Natuna
Wakil Ketua MPR Syarief Hasan. Foto: M/Kusdharmadi/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Syarief Hasan mengapresiasi sikap tegas pemerintahan Presiden Jokowi menyikapi persoalan masuknya kapal Tiongkok ke perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Wakil ketua umum Partai Demokrat (PD) itu menjelaskan bahwa persoalan Natuna sekarang ini mengingatkannya pada kasus perbatasan laut Ambalat 2005-2006 lalu.

Saat itu, kata Syarief, Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono sangat tegas dan tidak kenal kompromi dalam menyelesaikan persoalan yang terkait kedaulatan NKRI. “SBY saat itu sangat tegas, kalau menyangkut kedaulatan NKRI maka tidak ada istilah kompromi. Mereka harus keluar dari teritorial kedaulatan NKRI,” kata Syarief kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (7/1).

Nah, kata dia, kasus serupa sepertinya terulang kembali dan kali ini dilakukan oleh Tiongkok di perairan Natuna. Karena itu, Syarif sangat mendukung sepenuhnya sikap tegas pemerintah dan tanpa kompromi dalam menjaga kedaulatan NKRI.

Syarief mengatakan SBY pada waktu itu dengan sikap tegas dan tanpa kompromi juga telah berhasil menyelesaikan persoalan Ambalat dan menjaga keutuhan kedaulatan NKRI. “SBY berhasil,” tegasnya.

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu mengatakan SBY pernah memimpin langsung dari kapal perang saat berhadapan dengan Malaysia. “Waktu itu kalau mau perang ayo perang, tetapi respons Malaysia saat itu dan kita juga ingin menyelesaikan melalui saluran diplomasi,” katanya.

Nah, Syarief menyatakan penyelesaian pelanggaran di perairan Natuna ini juga harus direspons oleh Tiongkok.  Sekali lagi, Syarief memberikan penghargaan dan respek atas ketegasan pemerintahan Jokowi dalam menjaga kedaulatan NKRI.

Ia pun meminta sikap menteri di kabinet Jokowi harus dipertegas lagi dalam menyelesaikan persoalan Natuna ini. “Presiden Jokowi saya ikuti statemennya saya pikir cukup tegas dan saya pikir harus diikuti Menko Polhukam (Mahfud MD), Menhan (Prabowo Subianto), untuk tegas dalam menjaga kedaulatan NKRI,” ujar Syarief.

Persoalan Natuna membuat Syarief Hasan teringat dengan kasus perbatasan laut Ambalat 2005-2006.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News