Semoga Pak Jokowi Bijak Menilai Jika Mbak Puan Aktif di PDIP

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan menjalani verifikasi faktual sebagai calon kontestan Pemilu 2019, Senin (29/1). Hasilnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan DPP partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu telah memenuhi syarat.

Ada tiga hal yang diverifikasi. Yakni kepengurusan inti, kuota minimal 30 persen di kepengurusan, serta domisili kantor DPP.

Demi membuktikan terpenuhinya kuota minimal 30 persen di kepengurusan, Ketua DPP PDIP Bidang Politik dan Hubungan Antarlembaga Puan Maharani pun ikut menjalani proses verifikasi faktual oleh KPU. Puan hadir di kantor DPP PDIP Lenteng Agung Jakarta Selatan yang menjadi domisili markas partai berlambang kepala banteng itu.

Kehadiran Puan di DPP PDIP pun mengundang tanya. Sebab, statusnya sebagai ketua DPP PDIP sebenarnya nonaktif lantaran dipercaya menjadi menteri koordinator pembangunan manusia dan kebudayaan (Menko PMK) di Kabinet Kerja.

Namun, sebelum spekulasi berkembang luas, Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah menyampaikan penjelasan soal kehadiran Puan. Menurut Basarah, ada alasan yang mengharuskan Puan hadir di DPP PDIP saat verifikasi faktual KPU.

“Sebagai ketua DPP bidang politik sekaligus pengurus yang mewakili keterwakilan peran perempuan, Mbak Puan memang wajib hadiri untuk kewajiban verifikasi partai oleh KPU. Dan partai (PDIP, red) memang membutuhkan keaktifan semua fungsionaris dalam menghadapi proses verifikasi,” ujar Basarah.

Karena itu, PDIP juga ingin Puan bisa aktif lagi. Terlebih, kata Basarah, tugas ketua DPP PDIP Bidang Politik memang sangat strategis dalam menyusun dan melaksanakan strategi pemenangan partai.

Basarah menegaskan, Puan hingga saat ini masih nonaktif dari kepengurusan PDIP. Hanya saja, Basarah mengharapkan Presiden Joko Widodo selaku atasan Puan di Kabinet Kerja bisa memberi izin atas aktivitas putri Megawati Soekarnoputri itu dalam berpartai.