Sengketa Pemilu Banyak Terjadi di Papua Tengah Gegara Penyelenggara Tak Profesional?
"Munculnya berbagai masalah dalam pelaksanaan pemilu bisa diakibatkan kekurang-profesionalan dari penyelenggaranya, yakni, KPU dan Bawaslu," ujar peneliti Perludem Ihsan Maulana di Jakarta, Selasa (26/3).
Ihsan menilai KPU seharusnya melakukan supervisi secara langsung terhadap para penyelenggara di provinsi yang baru.
"Jangan dibiarkan 'main' sendiri, apalagi faktanya bukan hanya banyak sengketa, tetapi terjadi pertikaian hingga mengakibatkan jatuh korban," katanya.
Ihsan juga mengatakan tingginya sengketa pemilu di Papua Tengah menjadi sinyal perlunya dilakukan perubahan dari sistem yang lama, noken ke pelibatan partisipasi publik secara aktif.
"Warga di sana harus diedukasi guna memberikan suara secara langsung sebagai bagian dari haknya sebagai warga negara. Tidak lagi diwakilkan kepada kepala suku atau yang lain," ucapnya.
Ihsan khawatir jika tak dibenahi kondisi yang sama akan berulang di Papua Tengah dan bisa menjadi ajang balas dendam.
Sementara itu Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini menilai sistem noken perlu dibenahi untuk kepentingan jangka panjang.
Menurutnya hal ini penting sehingga setiap keunikan dalam metode pemilihan noken dapat diakomodir secara legal dan dengan standar yang baik.
Sengketa Pemilu 2024 banyak terjadi di Papua Tengah, Perludem menilai bisa diakibatkan penyelenggara yang kurang profesional.
- Kejaksaan Eksekusi Terpidana Pelanggaran Pemilu 2024
- PPP Punya Bukti, 190 Ribu Suara Partai Hilang di Papua Tengah
- Kuasa Hukum Irman Gusman Yakin Permohonan PSU akan Dikabulkan MK, Ini Alasannya
- Kekuatan dan Ketenangan Hati Gibran di Tengah Pandangan Merendahkan
- Permohonan Tim Hukum PDIP ke PTUN: Apa Betul Ada Pelanggaran Hukum oleh KPU?
- Pemerasan Caleg Rp 200 Juta, Anggota Bawaslu Polisikan Ketua Panwaslu