Sesuai Dengan Putusan MK, Mayoritas Responden Tolak Pilpres 2024 Ulang
![Sesuai Dengan Putusan MK, Mayoritas Responden Tolak Pilpres 2024 Ulang](https://cloud.jpnn.com/photo/arsip/watermark/2020/04/21/gedung-mahkamah-konstitusi-foto-natalia-laurensjpnn-65.png)
jpnn.com - JAKARTA - Hasil survei yang digelar Civiswise memperlihatkan mayoritas masyarakat menolak diadakan Pemilihan Presiden 2024 ulang dengan mendiskualifikasi Pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Hasil survei sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan perselisihan hasil pemilu (PHPU) Pilpres 2024 yang diajukan pasangan calon presiden nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Survei digelar 21-23 April 2024, melibatkan sejumlah responden dari Jabodetabek.
Menurut Kepala Eksekutif Civiswise Raka Akbar hasil survei menunjukkan kematangan masyarakat dalam menerima hasil dari proses demokrasi.
"Pada akhirnya sikap masyarakat dalam menyikapi hasil dari proses politik telah makin dewasa," ujar Raka dalam keterangannya, Rabu (24/4).
Raka mengatakan dinamika politik yang terlalu berbelit-belit tidak disukai oleh masyarakat.
"Dari hasil survei ini bisa dilihat yang tidak bersedia melakukan pilpres ulang bukan hanya mereka yang menjadi pendukung paslon nomor urut 02, tetapi juga mereka yang mendukung paslon 01 dan 03," ucapnya.
Adapun Putusan MK yang secara resmi dibacakan dalam sidang pengucapan putusan sengketa Pilpres 2024 di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Senin (22/4/2024).
Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), mayoritas responden menolak digelar Pilpres 2024 ulang.
- MK Diminta Segera Putuskan Uji Materi UU Pilkada, Begini Alasannya
- Menang PHPU di MK, Demokrat DKI Laporkan Komisioner KPU Jakarta Utara ke DKPP
- 2 Mahasiswa Gugat Soal Batas Usia di UU Pilkada ke MK
- Merespons Putusan PHPU untuk DPD Sumbar, Dhifla Wiyani: MK Tidak Konsisten
- Pilkada Serentak 2024 Lebih Rawan Dibanding Pilpres, Pemprov Jateng Siapkan Langkah Antisipasi
- Pelaksanaan Putusan MK Terkait Pemilu Terkendala Faktor Keamanan