Setahun Jokowi-Ma'ruf, Pemerintah Dinilai Lembek Terhadap Intoleransi

"Dalam catatan Setara Institute sejak 2007, salah satu persoalan terbesar intoleransi dan pelanggaran KBB di Indonesia terletak pada level negara. Pemerintah selama ini lebih sering absen ketika kelompok minoritas diintimidasi, direstriksi, didiskriminasi, bahkan dipersekusi," jelas Halili.

Ia menambahkan, meskipun negara hadir, mereka cenderung berpihak pada kepentingan pelaku intoleransi dan pelanggaran yang mengatasnamakan mayoritas.

"Minoritas kerapkali dikorbankan dan dipaksa mengalah atas nama harmoni dan kerukunan," tambahnya.

Kemudian, Setara Institute juga mendesak pemerintah, terutama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, untuk segera mengambil tindakan yang memadai dalam menangani persoalan tersebut.