Setahun Jokowi-Ma'ruf, Pemerintah Dinilai Lembek Terhadap Intoleransi

"Menteri Tito mesti mengambil kebijakan yang progresif, sesuai dengan otoritas legal dan demokratik, untuk menjamin tata kelola pemerintahan daerah yang inklusif dan toleran dalam kebhinekaan," katanya.

Halili mencatat, dalam periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerintah daerah merupakan aktor negara yang paling banyak menjadi pelaku pelanggaran KBB.

Dalam paparannya, pemerintah daerah telah melakukan 157 tindakan, baik dalam bentuk tindakan langsung, peraturan intoleran dan diskriminatif, maupun pembiaran.

"Pemerintah pusat tidak boleh diam, melainkan harus hadir menangani penjalaran intoleransi yang secara terus-menerus terjadi di daerah," pungkas Halili. (mcr4/jpnn)