Simak, Begini Arahan Jokowi kepada BPKP dan APIP

"Tidak jelas sasarannya, anggaran itu yang mau disasar apa sehingga ini tidak mendukung pencapaian dari tujuan dan tidak sinkron dengan program atau kegiatan lainnya, sehingga kesenjangan antara arah pembangunan pusat dan daerah itu masih terjadi."
Karena hal tersebut, Jokowi instruksikan BPKP, APIP, kementerian, lembaga, dan daerah untuk mengawal dari sejak awal pada saat perencanaan.
"Yang ketiga, yang berkaitan dengan perihal akurasi data," lanjut pria berusia 59 tahun itu.
Mantan Wali Kota Solo itu menilai data pemerintah pusat dan pemerintah daerah sering tidak sesuai.
Dia meminta BPKP untuk memastikan peningkatan kualitas data yang dikelola pemerintah dengan memanfaatkan laboratorium data forensik dan data analitik yang dimiliki BPKP. (mcr9/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Presiden Joko Widodo menekankan tiga hal kepada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk diperhatikan.
Redaktur & Reporter : Dea Hardianingsih
- Sepanjang 2024, Pelindo Petikemas Setor Kewajiban Ke Negara Capai Rp 1,94 Triliun
- IJMI Sebut Pekerja Sawit Indonesia Rawan Dieksploitasi
- Catatan Utang Indonesia Terbaru, Sebegini Nilainya
- Massa Minta BPKP Riau Percepat Penghitungan Kerugian Negara Kasus SPPD Fiktif
- Dugaan Korupsi SPPD Fiktif Rp 162 Miliar Terhambat, Audit BPKP Jadi Kendala
- Kepala BPKP Serahkan Ratusan Surat Keputusan Pengangkatan PPPK