Sikap Ahli di Sidang Kasus Timah Tidak Etis, Perhitungan Kerugian Negara Diragukan

Bambang Hero turut menggunakan citra satelit dari Citra Landsat 8/9 dan Sentinel-2 untuk periode 2015–2023 dalam menghitung luas galian tambang timah di Bangka Belitung.
Namun, kedua jenis citra tersebut hanya memiliki resolusi spasial antara 10 hingga 30 meter, yang dinilai kurang memadai untuk analisis yang membutuhkan akurasi tinggi.
Penggunaan alat dengan resolusi menengah ini menimbulkan ketidakjelasan dalam hasil perhitungan yang disajikan, sehingga dipertanyakan apakah data tersebut cukup akurat untuk memetakan permukaan bumi secara detail dalam konteks perhitungan kerugian negara.
Resolusi menengah ini juga tidak memperlihatkan secara detil apakah bukaan yang dihitung adalah untuk perkebunan, permukiman, atau pertambangan.
Hal ini menjadi krusial karena dalam perkara tata kelola niaga timah, perbedaan antara bukaan tambang timah dan bukaan untuk pasir kuarsa sangat penting.
Di samping itu, penggunaan citra satelit resolusi menengah memiliki tingkat akurasi yang lebih rendah dibandingkan citra satelit resolusi tinggi, sehingga nilai kerugian lingkungan yang dihitung berdasarkan data tersebut menjadi tidak pasti.
Salah satu kelemahan signifikan dalam laporan Bambang Hero adalah tidak adanya pemisahan antara IUP milik PT Timah dan IUP lain di Pulau Bangka Belitung.
Ketika pihak kuasa hukum mempertanyakan mengapa perhitungan tersebut tidak membedakan secara spesifik antara kedua jenis IUP tersebut, Bambang Hero gagal memberikan penjelasan rinci dan kembali mengeluarkan jawaban yang menunjukkan ketidakseriusan.
Lebih lanjut, Bambang Hero diketahui menghitung kerugian negara dengan mencakup seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Pulau Bangka Belitung, bukan hanya IUP
- Penyelundupan 1,48 Juta Rokok Ilegal di Truk Ikan Asin Terbongkar, Bea Cukai Ungkap Ini
- Dibui 19 Tahun, Terdakwa Kasus Korupsi Timah Meninggal Dunia
- Saksi Mengaku Hanya Berasumsi Ada Uang Suap dari Hasto
- Sidang Kasus Timah, Ahli Menyoroti Kekeliruan Perhitungan Kerugian Negara
- Massa Minta BPKP Riau Percepat Penghitungan Kerugian Negara Kasus SPPD Fiktif
- Eksepsi Tidak Diterima, Hasto Singgung Soal Memperjuangkan Keadilan