Sikapi Pemilukada Tapteng, KPU Sumut Masih Bingung

JAKARTA -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumut, Irham Buana Nasution, menilai, putusan sela yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perkara sengketa pemilukada Tapanuli Tengah (Tapteng), masih memiliki celah bagi munculnya multitafsir. Terutama menyangkut posisi pasangan Muhamad Armand Effendy Pohan- Hotben Bonar Gultom, yang menurut putusan MK, termasuk yang harus diverifikasi dan klarifikasi persyaratan dukungan partainya.

Perdebatan bisa muncul lantaran Armand-Hotben tidak termasuk pasangan yang mengajukan gugatan ke MK. Ini berbeda dengan pasangan yang juga dicoret KPU Tapteng, yakni Albiner Sitompul-Steven Simanungkalit, yang memang mengajukan gugatan.

"Pasangan Effendy Pohan- Hotben Bonar Gultom kan tidak mennggugat ke MK. Tapi pasangan ini yang direkomendasikan Bawaslu agar diikutsertakan," ujar Irham Buana Nasution saat dihubungi JPNN.

Karenanya, agar ada pemahaman yang sama terhadap seluruh institusi penyelenggara pemilukada terhadap putusan MK ini, Irham mengatakan, pihaknya akan segera berkonsultasi ke MK. "Agar tak ada lagi penafsiran," cetusnya. Selain ke MK, KPU Sumut juga akan membicarakan masalah ini dengan KPU Pusat dan Bawaslu.

Pemahaman yang sama penting, lanjut Irham, lantaran putusan MK ini punya implikasi yang tidak enteng. Jika hasil verifikasi dan klarifikasi nantinya memunculkan pasangan calon baru, maka tahapan pemilukada akan diulang mulai dari tahapan penetapan pasangan calon yang berhak mengikuti pemilukada. "Kalau nanti ada calon baru, ya harus kampanye lagi, harus cetak kertas suara lagi, dan berbagai logistik lainnya," ujar Irham. Sudah tentu, konsekuensi juga pada aspek pembiayaan.