JPNN.com 
Sikapi Polemik PD, Pengamat: Negara Tidak Boleh Disandera Agenda Politik Pribadi
Keduanya mengingatkan kasus ini cukup banyak diberitakan media massa internasional dengan istilah take over (pengambilalihan, red) yang berimplikasi pada persepsi negatif terhadap pemerintah. Apalagi jika dikaitkan dengan peringatan lembaga-lembaga maupun peneliti internasional tentang kemunduran demokrasi di Indonesia. Padahal ada keterkaitan erat antara kualitas demokrasi dan iklim investasi.
Ubedilah maupun Ray sepakat jika Pemerintah salah mengambil keputusan maka risiko yang bakal ditanggung pemerintah baik di sisi politik maupun ekonomi terlalu besar ketimbang keuntungan politik yang hanya berlaku bagi salah satu pejabatnya saja.
“Apalagi ini era yang sangat terbuka, dan bisa menjadi preseden buruk di kemudian hari," pungkas Ubedilah.(fri/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Pemerintah harus bersikap adil, bijaksana dan rasional dalam memutuskan kasus kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat (PD). Negara tidak boleh terlalu lama disandera agenda politik pribadi.
Redaktur & Reporter : Friederich
- Demokrat Laporkan Ketua Pengadilan Tinggi Sulut ke MA dan Kejagung, Ada Apa?
- Pendiri CSIS Sebut Pemerintahan Prabowo Perlu Dinilai Berdasarkan Pencapaian Nyata
- Ray Rangkuti Kritik Kinerja KPK, Kasus Hasto Dikejar, Tetapi Bobby Diundang Koordinasi
- Purnawirawan TNI Usul Wapres Dicopot, Pengamat: Mungkin Mereka Dengar Suara Rakyat
- PPATK Apresiasi Kinerja Pemerintah dan Polri dalam Penindakan Judi Online
- Pemerintah Klaim Utamakan Kepentingan Nasional dalam Negosiasi Dagang dengan AS
