JPNN.com 
Sikapi Polemik PD, Pengamat: Negara Tidak Boleh Disandera Agenda Politik Pribadi
Dia juga mengatakan masyarakat sudah lelah dan mulai gelisah dengan kesulitan ekonomi yang mereka hadapi.
"Jika krisis kesehatan dan ekonomi ini terus berlarut akibat fokus pemerintah pecah, bukan tidak mungkin kegelisahan masyarakat ini akan terekspresikan tak terkendali."
Sementara Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti mengingatkan bahwa pencaplokan Partai Demokrat bukanlah termasuk agenda pemerintah.
“Ini jelas agenda pribadi Kepala KSP Moeldoko, meskipun saya bertanya-tanya kenapa dibiarkan,” kata Ray.
Menurut Ray, tidak menguntungkan bagi Pemerintah untuk mengesahkan KLB ilegal yang berisiko menimbulkan gejolak politik.
"Ini tidak lebih dari ambisi pribadi salah satu pembantu Presiden," ujar Ray.
Ray menilai pola makelar politik ini cukup sering terjadi dalam perpolitikan di Indonesia.
Dalam kesempatan itu, Ubedilah dan Ray sama-sama menyarankan kepada Pemerintah agar konsisten menggunakan dasar hukum yang objektif dalam memutuskan perkara ini untuk menjaga kepastian hukum dan kestabilan politik.
Pemerintah harus bersikap adil, bijaksana dan rasional dalam memutuskan kasus kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat (PD). Negara tidak boleh terlalu lama disandera agenda politik pribadi.
- Demokrat Laporkan Ketua Pengadilan Tinggi Sulut ke MA dan Kejagung, Ada Apa?
- Pendiri CSIS Sebut Pemerintahan Prabowo Perlu Dinilai Berdasarkan Pencapaian Nyata
- Ray Rangkuti Kritik Kinerja KPK, Kasus Hasto Dikejar, Tetapi Bobby Diundang Koordinasi
- Purnawirawan TNI Usul Wapres Dicopot, Pengamat: Mungkin Mereka Dengar Suara Rakyat
- PPATK Apresiasi Kinerja Pemerintah dan Polri dalam Penindakan Judi Online
- Pemerintah Klaim Utamakan Kepentingan Nasional dalam Negosiasi Dagang dengan AS
