Simak Kata Mahfud MD soal Ahok, Hukum dan Presiden
Dia mengatakan, kalau memang Ahok tanggal 12 Februari nanti belum diberhentikan sementara, maka cabut dulu pasal yang mengatur pemberhentian sementara itu. "Supaya tidak melanggar hukum," tegas mantan Menteri Pertahanan ini.
Menurut dia, presiden dengan hak subjektifnya bisa mencabut pasal itu. Asal, imbuh Mahfud, presiden mau menanggung seluruh akibat politik dari pencabutan pasal itu. "Saya memberi jalan yuridisnya. Ada hak subjektif presiden," kata mantan anggota DPR itu.
Menurut Mahfud, hal subjektif itu artinya alasan-alasannya ditentukan sendiri oleh presiden. Tapi, nanti harus dipertanggungjawabkan sendiri secara politik pada masa sidang DPR berikutnya.
Dia mengatakan, presiden harus mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) jika Ahok tidak diberhentikan sementara. Presiden juga harus mempersiapkan pertanggungjawaban jika nanti Perppu itu ditolak.
"Tidak ada instrumen hukum lain yang bisa membenarkan Ahok itu menjadi gubernur kembali tanpa mencabut itu (pasal 83)," paparnya. (boy/jpnn)
Masa cuti kampanye Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan berakhir 11 Februari nanti. Namun, belum ada tanda-tanda Ahok yang
Redaktur & Reporter : Boy
- Megawati Happy Parpol Pendukung Ganjar-Mahfud Tetap Solid
- Hadir di Ruang Rakernas V PDIP, Megawati Duduk Diapit Ganjar dan Mahfud
- Djarot PDIP Sebut Jokowi dan Gibran Pelanggar Konstitusi, Tak Layak Diundang
- Ini Alasan PDIP Tak Undang Jokowi dan Keluarganya
- PDIP: Ketika Nama Pak Ahok Disuarakan, Kepemimpinannya Diakui
- Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, JK: Kan, Bukan Kader Lagi