Simak Pendapat Eks Ketua Pansus RUU Pemilu Soal Putusan MA

Politikus yang beken disapa dengan panggilan LE, ini lantas menyitir Pasal 416 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Pasal itu intinya menyatakan pasangan calon terpilih adalah yang meraih suara lebih dari 50% dari jumlah suara di pemilu dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1/2 jumlah provinsi di Indonesia.

"Secara substansi dan original intensnya adalah sepenuhnya menyadur UUD NRI 45 pasal 6A, menegaskan tentang pemenuhan aspek dominasi dan aspek representasi," jelas LE.

Demikian juga adanya Putusan MK Nomor 50 Tahun 2014 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, serta Putusan MK Nomor 36 Tahun 2019 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, atas gugatan Ignatius Supriyadi yang menyatakan bahwa jika calon hanya terdiri dua pasang, maka yang memperoleh suara 50% lebih bisa ditetapkan sebagai pemenangnya.

"Pada ketentuan ini malah hanya memenuhi aspek dominasi dan menghilangkan aspek representasinya," tegas mantan wakil ketua Komisi II DPR ini.

LE berpendapat, putusan MA Nomor 44 P/HUM/2019 atas terkait permohonan Rahmawati dkk yang menyatakan Pasal 3 ayat (7) PKPU Nomor 5/2019 bertentangan dengan UU Nomor 7/2017 pasal 416 ayat (1), sebagai koreksi dan berimplikasi harus kembali seperti teks UU Nomor 7/2017.

Oleh karena itu, dia mendorong supaya para ahli hukum tata negara mendiskusikan titik temu dari perbedaan putusan MA dan MK, sehingga hasilnya bisa dimasukkan DPR ke dalam perubahan UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu.

"Silakan para ahli tata negara mendiskusikannya. DPR tinggal menunggu hasil akhirnya seperti apa, kemudian memasukkannya ke dalam perubahan UU Nomor 7/2017, untuk kebutuhan Pemilu Presiden yang akan datang," ujar LE.