Sinergitas Lintas Sektor Demi Selamatkan Danau Prioritas Indonesia

Sinergitas Lintas Sektor Demi Selamatkan Danau Prioritas Indonesia
Rapat Koordinasi Penyelamatan Danau Prioritas Nasional dan Revitalisasi Gerakan Penyelamatan Danau. Foto: Humas KLHK

Terakhir Putera mengajak semua para pihak untuk menguatkan pengelolaan, memperhatikan setiap permasalahan pengelolaan danau sesuai tugas dan fungsi masing-masing, serta saling membagi dan mendukung.

"Mari kita bulatkan tekad untuk menjaga lingkungan kita, menjaga danau. Danau adalah kehidupan. Rawat dan cintai mereka," tegas Putera.

Sebagaimana diketahui, berbagai upaya penyelamatan danau telah dilaksanakan oleh pemerintah, dimulai dengan penyusunan Pedoman Pengelolaan Ekosistem Danau pada tahun 2008, perumusan Kesepakatan 9 Kementerian tentang Pengelolaan Danau Berkelanjutan dan 15 Danau Prioritas I dan 15 Danau Prioritas II, saat Konferensi Nasional Danau Indonesia I di Bali tahun 2009. Kemudian pada Konferensi Nasional Danau Indonesia II tahun 2011, dilanjutkan dengan penyusunan profil 15 Danau Prioritas I, Peluncuran Gerakan Penyelamatan Danau (GERMADAN), serta model rencana aksi penyelamatan danau, pada 

Peluncuran Grand Design Penyelamatan Ekosistem Danau juga didukung oleh ”Panja Danau” Komisi VII DPR RI pada tahun 2012.

Setelah itu dilakukan Penyusunan rencana aksi yang dituangkan dalam dokumen GERMADAN 15 Danau Prioritas I pada tahun 2013-2014, dan penyusunan Profil 15 Danau Prioritas II pada tahun 2014.

Implementasi rencana aksi pengelolaan 15 danau prioritas juga dituangkan dalam RPJM Nasional tahun 2015-2019.

KLHK juga telah melaksanakan Workshop Evaluasi Kebijakan dan Penajaman Rencana Aksi Pengelolaan Danau pada bulan Juni 2016, dimana hasilnya menjadi Policy Paper yang diangkat dalam Dialog Kebijakan Nasional pada Konferensi Danau Sedunia ke-16 (16th World Lake Conference/WLC16) di Bali pada November 2016.

Setahun kemudian pada 2017, Kabupaten Gorontalo menyelenggarakan Konferensi Danau Nusantara yang dihadiri para pimpinan daerah di wilayah 15 Danau Prioritas I, yang menghasilkan “Deklarasi Limboto”, di mana regulasi dan kelembagaan di daerah diangkat sebagai hal penting dalam implementasi penyelamatan danau.

Kekhawatiran KLHK atas kondisi ekosistem danau yang semakin rusak akibat perilaku manusia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News