Sisi Lain Backpacker di Australia: Dibayar Murah, Digerayangi Sejak Hari Pertama

Hanya 14 persen kasus yang ditangani dengan penegakan hukum.
Menurut FWO, penegakan hukum diterapkan untuk 3 persen kasus, dan 11 persen sisanya diselesaikan melalui tindakan lain untuk "memastikan ada penegakan kepatuhan".
Ketika ditanya mengapa lebih mengutamakan jalan damai, juru bicara FWO mengatakan mereka ingin menyelesaikan suatu kasus sebelum menjadi kasus hukum.
"Pendekatan ini membantu menjaga hubungan kerja produktif dan kooperatif serta memungkinkan ganti rugi lebih cepat dibayar," kata juru bicara FWO.

Mantan ketua Komisi Persaingan dan Konsumen Australia, Allan Fels, menilai data kasus FWO memperkuat dugaannya jika lembaga pengawas ini terlalu mengutamakan pemberian nasehat dan jalan damai ketimbang penegakan hukum.
"Fair Work Ombudsman, apapun alasannya, belum berbuat banyak dalam menegakkan hukum di sektor ini," ujarnya.
Allan Fels mengetuai Satgas Pekerja Migran yang dibentuk oleh Pemerintah Federal antara tahun 2016 dan 2018.
Setelah bekerja selama dua bulan di sebuah usaha pertanian di Queensland, Elin cuma bisa mendapatkan penghasilan sebesar $70, atau sekitar Rp700 ribu
- Dunia Hari Ini: Setidaknya Delapan Orang Tewas Setelah Serangan India ke Pakistan
- Industri Alas Kaki Indonesia Punya Potensi Besar, Kenapa Rawan PHK?
- Apa Arti Kemenangan Partai Buruh di Pemilu Australia Bagi Diaspora Indonesia?
- Dunia Hari Ini: Presiden Prabowo Ucapkan Selamat Atas Terpilihnya Lagi Anthony Albanese
- Partai Buruh Menang Pemilu Australia, Anthony Albanese Tetap Jadi PM
- Korea Selatan dan Australia Ramaikan Semarang Night Carnival 2025