Soal BBM, Pemerintah Dinilai Lempar Handuk
Sabtu, 21 Januari 2012 – 12:38 WIB
JAKARTA--Anggota Komisi VII DPR Dewi Aryani, menilai pernyataan Wakil Menteri ESDM di berbagai media soal kebijakan pembatasan BBM yang balik menuding DPR tidak siap, amat menunjukkan diri sebagai pemerintahan 'boneka'. Politisi PDI Perjuangan itu menjelaskan DPR justru melakukan tugasnya dengan sangat intensif dalam bidang pengawasan. Tugas DPR, menurut dia, memperingatkan dan memberikan usulan solusi kepada pemerintah.
Bahkan, menurutnya, pemerintah tidak pernah siap mewujudkan kebijakan yang pas dengan kondisi sosial ekonomi dan politik dalam negeri termasuk kelemahan dalam mensikapi terpaan pengaruh perkembangan global.
Baca Juga:
Ia menjelaskan, pemerintah sudah sejak awal tahun 2011 membahas usulan soal kebijakan BBM. "Tapi, semua hanya wacana saja,mulai dari program konversi, diversifikasi, hingga kepanikan terjadi dan mengusulkan melakukan pembatasan BBM. Seharusnya Kementrian ESDM melakukan tugasnya dengan tanpa melempar handuk (melempar masalah) kepada DPR," kata Dewi, Sabtu (21/1), lewat keterangannya kepada JPNN, di Jakarta.
Baca Juga:
JAKARTA--Anggota Komisi VII DPR Dewi Aryani, menilai pernyataan Wakil Menteri ESDM di berbagai media soal kebijakan pembatasan BBM yang balik menuding
BERITA TERKAIT
- Kabar Terbaru dari Kapolres Metro Jakarta Utara Soal Kasus Kematian Taruna STIP Marunda
- Ketum MUI dan LDII Yakini Kebebasan Beragama Adalah Identitas Bangsa
- Pupuk Kaltim Mulai Proses Revamping Pabrik Tertua
- Jepang Sedang Siapkan Aturan Baru Bagi Pekerja Asing, Begini Harapan Menteri Ida Fauziyah
- 50 Tahun Berkiprah, ChildFund Targetkan Jangkau 5 Juta Anak Indonesia
- 7 Kapal Perang dan 2 Helikopter Bakal Bersiaga Penuh di Bali