Soal Kebijakan Gubernur Anies Berlakukan PSBB, Ini Respons DRD DKI

Masih banyak warga yang berkeliaran di jalan. Akibatnya jumlah warga yang tertular Covid 19 makin banyak.

“Mereka inilah yang dikenal sebagai OTG. Mereka rentan menularkan kepada orang lain. Lebih berbahayanya jika mereka menularkan kepada orang tua dan anak anak. Karena itu, salah satu intervensi pemerintah, lewat PSBB, memaksa warga untuk tinggal di rumah saja. Agar tidak tertular dan tidak menularkan Covid 19,” papar Eman.

Ditambahkan oleh Eman, Pemerintah China sendiri sebagai negara asal dari mewabahnya Covid 19 berhasil menurunkan penularan dan penyebaran Covid dengan cara memaksa warga untuk tinggal di rumahnya masing masing atau diisolasi. Demikian juga pemerintah Singapura dan Turki.

“Untuk memaksa agar warga tinggal di rumah, pemerintah perlu melakukan intervensi dengan cara memaksa warga tinggal di rumah. Aparat pemerintah harus lebih pro aktif memaksa masyarakat tinggal di rumah saja atau melakukan isolasi diri untuk menghindari penularan Covid, karena tujuan pemaksaaannya adalah untuk keselamatan dan kesehatan warga,” papar anggota DRD DKI Periode 2018 -2022 ini.

Selain mengusulkan pembatas wilayah, DRD DKI Juga sudah mengusulkan agar segera dilakukan rapid test atau test PCR kepada seluruh warga DKI Jakarta.

Untuk mengetahui sejauh mana atau berapa persen warga DKI Jakarta yang sudah terinfeksi Covid 19 maupun yang masih sehat. Rapid test maupunn test PCR perlu dilakukan ke seluruh warga.

Selama ini rapid test baru dilakukan kepada warga yang menyandang status ODP (orang dalam pengawasan) atau PDP (pasien dalam pengawasan).

Jika Pemprov Jakarta melakukan rapid test ataupun test PCR Pemerintah memiliki data yang lebih akurat, memperkuat data-data hasil kajian dari Lembaga lain.