Soal Pajak Pulsa, Simak Baik-baik Penjelasan Stafsus Menkeu
Kondisi itu, lanjut dia, menimbulkan ketidakpastian, kadang ketetapan pajak besar memberatkan distributor/pengecer namun petugas pajak juga tidak keliru karena ketika ada objek maka akan ditagih pajak.
Untuk memitigasi itu, maka Menteri Keuangan menerbitkan PMK 06/2021 tersebut agar memberi kepastian status pulsa sebagai barang kena pajak sehingga menjadi seragam karena kadang dipahami sebagai jasa.
Kemudian, pemungutan disederhanakan hanya pada distributor besar sehingga meringankan distributor biasa dan para pengecer.
“Jadi mustinya kebijakan ini disambut baik. PPN atas pulsa (jasa telekomunikasi) memang sudah lama terutang dan tak berubah. Pedagang dipermudah, konsumen tidak dibebani pajak tambahan,” katanya.
Sementara itu, lanjut dia, terkait Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 sebesar 0,5 persen, besarannya hanya Rp500 dari voucer pulsa Rp100.000.
“Ini dipungut tapi bisa dijadikan pengurang pajak di akhir tahun. Ibarat cicilan pajak, bagi yang sudah Wajib Pajak UMKM dan punya surat keterangan, tinggal tunjukkan dan tak perlu dipungut lagi. Adil dan setara bukan?,” katanya. (antara/jpnn)
Staf Khusus Menkeu Yustinus Prastowo menjelaskan soal Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 terkait pajak pulsa, voucer, token listrik.
Redaktur & Reporter : Soetomo
- Pengusaha Muda Ini Raih Omzet Ratusan Juta Rupiah per Bulan, Rahasianya?
- Voucherku, Platform Giveaway Praktis, Aman dan Tanpa Ribet
- Inilah 5 Rekomendasi Website Top Up Games Termurah, Ada yang Mulai dari Rp 1.000-an
- Beragam Modus Politik Uang, Paket Sembako hingga Token Listrik, Merusak Demokrasi
- Cara Mudah Top Up Game Higgs Domino RP Menggunakan Pulsa, Kamu Bisa Langsung Praktik!
- Praktis! Begini Cara Mudah, Cepat dan Aman Top Up Game Higgs Domino