Soal Pembebasan Napi Korupsi, Misi Pribadi Menteri Yasonna?

Pasang Jebakan

Petrus menilai sikap genit bahkan offside dari Yasonna Laoly terhadap visi misi Presiden Jokowi sudah sering dilakukan. Terutama gagasannya untuk membebaskan Napi Korupsi melalui revisi PP No. 99 Tahun 2012, sudah ditolak sebelumnya karena bertentangan dengan visi misi Presiden Jokowi sebagaimana pernah terjadi pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya.

Namun demikian mengapa ide revisi PP No. 99 Tahun 2012 masih terus diobral hingga sekarang setiap ada momentum. Apakah ini bukan jebakan yang sedang dipasang.

Dalam Rapat Kabinet pertama Presiden Jokowi tanggal 24 Oktober 2019, dimana Yasonna Laoly hadir, Presiden Jokowi menegaskan bahwa "tidak ada visi dan misi Menteri Kabinet". Yang ada hanya "visi misi Presiden dan Wakil Presiden.

Presiden Jokowi menegaskan, program kerja Kementerian harus sejalan dengan visi misi Presiden dan Wakil Presiden. Ini supaya tolong dicatat, karena pada periode sebelumnya ada beberapa Menteri yang masih belum paham dan membuat visi misinya sendiri.

Presiden Jokowi menginginkan agar pemerintah dapat berjalan beriringan dan tidak terjadi tumpang tindih dalam pengambilan kebijakan dan wewenang.

Oleh karena itu mestinya usai Rapat Kabinet (tanggal 6 April 2020), Presiden Jokowi mengeluarkan keputusan memberhentikan Yasonna Laoly dari jabatan Menkum HAM RI karena posisi offside yang sering dilakukan selama menjadi Menteri Hukum dan HAM dalam Kabinet Indonesia Maju.

“Ini terkesan bahwa Yasonna Laoly tidak bisa menjaga kohesifitas dalam kerja tim di Kabinet dan koherensi dalam memberi makna tentang visi dan misi Presiden,” katanya.(fri/jpnn)