Soal Pengisian Pj untuk 272 Kepala Daerah, KPK Beri Peringatan

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti pengisian penjabat (Pj) kepala daerah yang dinilai rentan dikorupsi.
"Proses ini sering menjadi ajang transaksi yang rentan terjadinya praktik-praktik korupsi," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (10/9).
Dia berharap pengisian Pj kepala daerah tidak dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu, seperti praktik jual beli jabatan.
Ali mengungkapkan, pelaku korupsi yang berasal dari proses politik cukup mendominasi sepanjang 2004 hingga 2021.
"Di antaranya, 310 orang merupakan anggota DPR dan DPRD, 22 gubernur, serta 148 wali kota dan bupati," ujarnya.
Lembaga antirasuah, lanjut Ali, akan menindak siapa pun yang melakukan korupsi dalam pengisian Pj kepala daerah ini.
Diketahui, masa jabatan 272 kepala daerah akan habis tahun ini sehingga posisi mereka harus diisi Pj sementara hingga pilkada serentak 2024. (mcr9/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
KPK menyoroti pengisian Pj kepala daerah yang dinilai rentan dikorupsi. Begini peringatan yang disampaikan lembaga antikorupsi itu
Redaktur : Tarmizi Hamdi
Reporter : Dea Hardianingsih, Tarmizi Hamdi
- Usut Kasus Dugaan Korupsi di Dinas PU Mempawah, KPK Sudah Tetapkan 3 Tersangka
- Ray Rangkuti Kritik Kinerja KPK, Kasus Hasto Dikejar, Tetapi Bobby Diundang Koordinasi
- KPK Periksa 3 Saksi Lagi untuk Kasus Cuci Uang Andhi Pramono
- Usut Korupsi Tol Trans-Sumatera, KPK Periksa Petinggi PT Indonesia Infrastructure Finance
- KPK Periksa 2 Anggota DPR Terkait Dugaan Tipikor Dana CSR Bank Indonesia
- Tim Hukum Hasto Bawa Bukti Dugaan Pelanggaran Penyidik KPK ke Dewas