Soal Unas Berbeda Tiap Provinsi

Sementara itu, Mendikbus Mohammad Nuh menanggapi protes unas yang disampaikan beberapa LSM ke Wantimpres Kamis lalu (8/3). Nuh mengatakan, tidak ada yang dilanggar dalam pelaksanaan unas ini. Termasuk dari putusan Mahkamah Agung (MA). "Sebab di putusan itu tidak ada bunyi dilarang melaksanakan unas. DPR juga sudah klarifikasi, tidak ada," katanya. Sehingga, DPR tetap bersedia mengucurkan uang untuk pelaksanaan unas.

 

Menurut menteri asal Surabaya itu, diskusi tentang boleh atau jangan melaksanaan unas sudah selesai. "Sekarang yang harus dilakukan adalah, bagaimana menjaga pelaksanaan unas jujur dan kredibel," terang dia. Sehingga, hasil unas bisa dijadikan alat penilaian masuk ke PTN.

 

Terkait perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia, Nuh mengutarakan pati dilakukan. Dia meminta masyarakat tidak perlu khawatir.

Menurutnya, perbaikan tidak pernah tuntas. Misalnya untuk masalah ruang kelas, pasti suatu waktu ada kembali yang rusak. "Kalau ada yang rusak, ya diperbaiki," katanya. Begitu pula untuk peningkatan guru, kualitas pembelajaran, dan lain-lain terus berjalan tidak ada hentinya. (wan)