Sofyan Djalil Pastikan Ibu Kota Negara Dipindah ke Kaltim, Persisnya di Mana?
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil memastikan Kalimantan Timur (Kaltim) akan menjadi lokasi pemindahan ibu kota negara. Hanya saja, lokasi persisnya belum ditetapkan.
"Kalimantan Timur, tapi lokasi spesifiknya yang belum," kata Sofyan di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (22/8).
Sofyan menegaskan pengadaan lahan untuk kebutuhan ibu kota ini masih menunggu pengumuman resmi lokasi pasti ibu kota baru oleh Presiden.
Menteri asal Aceh itu memastikan kebutuhan lahan ibu kota baru untuk tahap pertama memerlukan tanah seluas 3.000 hektare yang akan dimanfaatkan guna pembangunan kantor pemerintahan.
"Setelah itu luas perluasannya bisa 200-300 ribu ha, sehingga bisa bikin kota, dengan taman kota yang indah, banyak tamannya, orang bisa hidup sehat dan udara bersih. Kita harapkan jadi kota menarik buat dihidupi," kata Sofyan.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta izin kepada seluruh rakyat Indonesia untuk pindah ibu kota dari Jakarta ke Pulau Kalimantan dalam Pidato Kenegaraan HUT RI-74 pada Sidang Bersama DPD dan DPR RI di Jakarta, Jumat (16/8).
BACA JUGA: Ibu Kota Pindah, Hanya 600 Ribu PNS Instansi Pusat Harus Ikut ke Kalimantan
"Dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu anggota dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," katanya.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil menyebutkan bahwa ibu kota negara akan pindah ke Kalimantan Timur alias Kaltim.
- 2.086 Hektare Tanah IKN Masih Bermasalah, Ternyata Ini Penyebabnya
- Kecelakaan Kapal di Sungai Mahakam, Dua Orang Hilang
- Siapa Milenial dan Gen Z yang Tertarik Pindah ke IKN?
- Pemprov Kaltim Buka 9.456 Formasi CASN 2024
- Otorita IKN Batalkan Pembongkaran Rumah Warga Pemaluan Kaltim
- Jakarta Diusulkan Jadi Ibu Kota Legislatif