Sori Haters, Ahok-Djarot Masih Nomor Satu Nih

jpnn.com - JAKARTA - Elektabilitas Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat masih lebih tinggi dibanding dua pasangan calon gubernur DKI Jakarta lainnya, Anies Baswedan-Sandiaga Uno dan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni.
Paling tidak hal tersebut terlihat dari hasil survei yang dilakukan Populi Center sejak 25 September hingga 1 Oktober lalu.
Disebutkan, sekitar 43,7 persen responden menyebut Ahok sebagai tokoh yang paling layak dipilih untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta.
"Sementara elektabilitas Anies berada di posisi kedua dengan persentase 24.5 persen. Diikuti Agus (16.3 persen). Adapun angka swing voters atau belum memutuskan 12.8 persen dan yang tidak menjawab 2.7 persen," ujar Research Populi Center Nona Evita, Kamis (6/10).
Selain perorangan, elektabilitas Ahok-Djarot secara berpasangan kata Nona Evita, juga di atas dua pasangan lain. Pasangan petahana ini mengantongi 45.5 persen. Sementara Anies-Sandi (23.5 persen), Agus-Sylvi (15.8 persen) dan masyarakat yang belum memutuskan 12.5 persen dan yang tidak menjawab 2.7 persen.
Terhadap 600 responden yang tersebar di 120 Rukun Tetangga (RT) di DKI Jakarta, Populi juga bertanya apakah sudah mantap menjatuhkan pilihan atau masih mungkin merubahnya.
"Hasilnya, 52.3 persen responden sudah mantap akan pilihannya. Kemudian 34.7 persen masih mungkin berubah dan 13 persen menjawab tidak tahu," uja Nona.
Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan menggunakan metode acak bertingkat. Margin of errorr 4 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.(gir/jpnn)
JAKARTA - Elektabilitas Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat masih lebih tinggi dibanding dua pasangan calon gubernur DKI Jakarta lainnya,
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Sidang Kabinet Seharusnya Bahas Persoalan Bangsa, Bukan Ijazah Palsu
- Nilam Sari Harapkan Sisdiknas Baru Atasi Kesenjangan Pendidikan di Daerah 3T
- Pengamat: Masyarakat Tak Rela Prabowo Terkontaminasi Jokowi
- Kepala BGN Curhat kepada DPR: Seluruh Struktural Kami Belum Menerima Gaji
- Wasekjen Hanura Kritik Pertemuan Erick Thohir dengan KPK dan Kejagung Soal UU BUMN
- Kelompok DPD RI di MPR Dorong Agenda Perubahan UUD 1945 pada 2026