Soroti Tambang Ilegal di Jateng, Supriyanto Bilang Begini

“Buka tutup dan ganti pemain saja. Yang jadi sorotan masalah bekingan. Ibaratnya hanya asapnya bukan apinya atau masalah utamanya (yang diselesaikan)," tegas Anto.

Anto menjelaskan persoalan ini hanya masalah tambang Golongan C dan pelakunya juga UMKM sifatnya padat karya melibatkan warga masyarakat sekitar.

Dia menyebut bukan seperti tambang batu bara, nikel emas, migas yang dampak lingkungannya besar dan pelakunya pengusaha nasional bahkan asing serta padat modal yang sifatnya tidak banyak melibatkan warga lokal.

“Di Jateng ini hanya masalah tambang pasir dan batu saja terutama di kawasan Gunung Merapi, tetapi masalahnya tidak kunjung selesai, bahkan jadi isu nasional. Sebenarnya ini sangat memprihatinkan. Bayangkan misalnya di Jateng ada tambang batu bara dan nikel seperti di provinsi lain akan lebih pusing lagi,” ungkap Anto. 

Anto mengeluhkan kalau pembahasan masalah tambang selama ini hanya melibatkan internal pemerintahan saja, antarinstansi birokrasi, dan aparat penegak hukum.

“Kami dari pelaku usaha tambang selama ini tidak diberikan kesempatan untuk berdialog dan menyampaikan aspirasi. Soal hambatan-hambatan perizinan juga tidak ada singkronisasinya regulasi dari pusat, provinsi dan kabupaten. Itu yang jadi masalahnya,” ujar Anto.

Lebih lanjut, Anto mengatakan para pemilik IUP Pasir Batu dan Tanah Urug membentuk Asosiasi Pertambangan Batuan Indonesia (ATBI) Wilayah Jawa Tengah, dan pusatnya di Jakarta.

Menurut Anton, saat ini tengah mendata Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan pemerintah pusat dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri Koordinator Investasi dan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan.