Stafsus Presiden Minta TNI Tunda Pengejaran KKSB Papua Hingga Pilpres Usai
jpnn.com, JAKARTA - Staf Khusus (Stafsus) Presiden untuk Papua Lenis Kogoya meminta TNI menarik 600 pasukan yang dikirim ke Kabupaten Nduga. Alasannya, penambahan pasukan di pedalaman Papua tak akan menyelesaikan konflik dengan kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB).
"Jadi, sekarang aparat jumlahnya sekitar 600 orang yang saya dapat laporan sudah sampai di Nduga. Lebih baik saya minta tarik kembali saja," ujarnya di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (13/3).
Berita terkait: Kronologi Pertempuran 25 Prajurit TNI Versus 70 Anggota KKB di Nduga
Lenis menambahkan, suasana sedang panas seiring kian dekatnya momen pemilihan presiden (pilpres), sehingga penambahan pasukan TNI di Nduga bisa mengganggu situasi di kabupaten hasil pemekaran pada 2008 itu. Kepala salah satu suku di Papua itu mengkhawatirkan penyelenggaraan pemilu di Nduga terganggu jika suasana tak kunjung membaik.
"Pas pilpres terjadi penembakan kedua pihak, bisa terjadi golput. Itu sangat bahaya," imbuhnya.
Selain itu, Lenis juga meminta TNI menghentikan pengejaran terhadap KKSB hingga pilpres selesai. Sembari menunggu, katanya, sebaiknya ada proses dialog.
"Kita harus bisa bersabar. Selesaikan 17 April dulu," tuturnya. Baca juga: TNI Kuasai Seluruh Wilayah Nduga, KKSB Semakin Terdesak
Lenis mengaku sudah menyampaikan usulan tersebut kepada Presiden Jokowi. Namun, Jokowi belum menyatakan setuju atau tidak.
Stafsus Presiden untuk Papua Lenis Kogoya meminta TNI menarik 600 pasukan yang dikirim ke Kabupaten Nduga demi menjaga
- Mantan Kaba Intelkam Polri Paulus Waterpauw Masuk Bursa Pilgub Papua
- 5 Berita Terpopuler: PPPK Tak Perlu Khawatir, Wakil Rakyat Punya Solusi soal Penempatan Guru, Pertama dalam Sejarah
- Jalan Trans Papua Terputus Gegara Longsor & Hujan Intensitas Tinggi
- Jalan Trans Papua Terputus, Lihat nih!
- PBD Gelontorkan Rp 100 M untuk Perguruan Tinggi, Senator Filep Harapkan Pemprov se-Papua Ikuti Kebijakan Ini
- 5 Berita Terpopuler: ASN yang Pindah ke IKN Bakal dapat 1 Apartemen, 92 Ribu NIK Warga Jakarta Bakal Nonaktif