Suara Golkar Bisa Terpecah

"Usulan Demokrat masuk dalam opsi pilkada langsung dengan penyempurnaan," ujarnya. Rapat panja itu juga akan membahas sinkronisasi RUU Pilkada dengan RUU Pemerintahan daerah dan RUU Administrasi Pemerintah.
      
Dari luar parlemen, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) berharap, ada perubahan signifikan terhadap materi perundang-undangan terkait pilkada yang baru nanti.

Wasekjen PB NU Muhammad Sulton Fatoni mengatakan, perubahan itu penting karena sebagaimana rekomendasi Munas Alim Ulama pada 2012 lalu, NU berpendapat pilkada secara langsung telah melahirkan sejumlah dampak buruk di masyarakat.
 
"Karena itu, pemerintah dan DPR wajib melakukan kajian ulang," kata Sulton. (bay/dyn/sof)