Subsidi BBM Jadi PR Besar Presiden Terpilih

Subsidi BBM Jadi PR Besar Presiden Terpilih
Subsidi BBM Jadi PR Besar Presiden Terpilih

jpnn.com - JAKARTA - Wacana kebijakan subsidi BBM yang diinginkan pemerintah berlaku mulai tahun ini, semakin menjadi sorotan. Salah satunya, keinginan mengubah skema subsidi menjadi fluktuatif mengikuti perubahan harga. Berbagai masukan pun masuk, ini memang menjadi PR besar bagi presiden terpilih nanti. Berani tidak mengambil sikap tegas agar APBN tak lagi hancur-hancuran.

Wacana subsidi BBM fluktuatif tersebut rupanya disetujui beberapa pengamat migas termasuk Pri Agung Rakhmanto. Direktur ReforMiner Institute itu mengatakan, skema subsidi tersebut sebenarnya sudah diusulkan sejak lama oleh Kementerian Keuangan. Namun, usul tersebut belum terealisasi sampai sekarang.

"Tapi kalau memang bisa direalisasikan saya rasa itu bagus. Terutama efeknya terhadap APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Risiko besaran subsidi BBM yang diubah menjadi kecil," jelasnya kepada media ini kemarin (6/4).

Sebenarnya, dia mengaku sempat melakukan simulasi terhadap skema tersebut. Menurutnya, penerapan subsidi fluktuatif tersebut bisa dilakukan seperti penjualan Pertamax. Menurutnya, harga BBM bersubsidi bisa ditentukan dua minggu hingga satu bulan sekali.

"Kalau Pertamax kan harganya ditentukan dua minggu sekali. Dengan begitu, masyarakat tidak akan kaget dalam perubahan. Dengan begitu mereka juga bisa terbiasa dengan fluktuasi harga BBM," tambahnya.

Dia menyebutkan, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam skema tersebut. Salah satunya, besaran selisih harga dalam penentuan perubahan harga. Menurutnya, perubahan harga tak boleh terlalu besar. Sebab, hal tersebut bisa terjadi memancing keluhan masyarakat.

"Kenaikannya sama seperti Pertamax. Mungkin Rp 100-350 dalam setiap kenaikan. Dan tentu saja bisa turun jika memang faktor penentunya turun," jelasnya.

Selain itu, lanjut dia, pemerintah harus menerapkan batas atas dan batas bawah terhadap harga BBM subsidi. Alasan dari batas atas itu adalah agar tak melewati daya beli masyarakat. Sekaligus, kemampuan anggaran pemerintah dalam menyediakan subsidi bisa masih terjaga.

JAKARTA - Wacana kebijakan subsidi BBM yang diinginkan pemerintah berlaku mulai tahun ini, semakin menjadi sorotan. Salah satunya, keinginan mengubah

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News