Subsidi BBM Jadi PR Besar Presiden Terpilih

"Nanti setiap tahun pemerintah bisa menetapkan harga acuan awal. Inilah yang nanti diberi batas atas dan batas bawah. Kisaran tersebut nantinya bakal jadi ruang gerak harga BBM tahun itu. Tentu saja, harga acuan awal harus dirumuskan dengan asumsi-asumsi dasar. Seperti kurs dolar, harga minyak mentah, juga pergerakan ekonomi," ungkapnya.
Soal realisasi dari wacana tersebut, Pri Agung yakin hal tersebut tak kan terjadi dalam waktu dekat. Secara politik, kebijakan tersebut mustahil dilakukan dalam masa peralihan pemerintah.
Menurutnya, pemerintah paling tidak harus menunggu 100 hari kepemerintahan untuk menerapkan kebijakan tersebut. "Paling cepat bulan Oktober. Sebelum itu tidak mungkin secara politik," ungkapnya.
Meski begitu, dia berharap pemerintah baru bisa tegas dan menerapkan perubahan tersebut. Meski bakal mendapatkan protes keras, dia berpendapat kebijakan ini bisa memberikan dampak bagus terhadap perkembangan Indonesia.
"Nanti mereka bisa mengalokasikan untuk hal yang lebih produktif. Hal yang bisa menyentuh langsung masyarakat. Dengan begitu mereka bisa merasakan langsung manfaat BBM. Karena itu, masyarakat seharusnya lebih memahami masalah ini," tambahnya. (bil/jpnn/che/k8)
JAKARTA - Wacana kebijakan subsidi BBM yang diinginkan pemerintah berlaku mulai tahun ini, semakin menjadi sorotan. Salah satunya, keinginan mengubah
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Ribuan Peserta CFD Meriahkan Acara Rejeki wondr BNI
- Bank Raya Dukung Skolari Tumbuh dan Mengelola Keuangan Komunitas Lebih Baik
- SP JICT: May Day 2025 Momentum Reformasi Tata Kelola Pelabuhan Nasional
- Bank Mandiri dan KJRI Penang Gelar Mandiri Sahabatku untuk Memacu Kewirausahaan PMI
- KBA Garmin Menghadirkan Teknologi Navigasi hingga Multimedia untuk Pengalaman Sempurna
- Muhammad Akbar Melantik Tiga Pejabat di Lingkungan PT Krakatau Steel