Sudah 17 Kasus Jadi Bancakan

JAKARTA - Koordinator Indonesian Police Watch, Neta S Panne menilai pernyataan Kapolri Jendral (Pol) Bambang Hendarso Danuri (BHD) bahwa tidak ada praktek setoran dalam tubuh kepolisian menunjukkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki BHD. Karena keterbatasan itu, Neta mendesak Presiden SBY sebagai atasan langsung Kapolri mengganti BHD dengan perwira lainnya yang benar-benar mengetahui permasalahan di tubuh Polri.

Menurut Neta, dalam banyak hal pemahaman dan persepsi publik terhadap kinerja kepolisian ternyata jauh lebih akurat dibanding Kapolri sendiri dalam memahami kinerja kepolisian. "Saya pikir perbedaan itu sah saja terjadi karena dalam prakteknya masyarakat selalu dijadikan objek oleh petugas kepolisian mulai dari sebuah persimpangan, pospol, polsek, polres hingga ke Mabes Polri," tegas Neta S Pane, di Jakarta, Minggu (4/4).

Karena itu, Neta mengaku sangat menghargai keterbatasan Kapolri BHD dan mendesak Presiden SBY untuk menggantikannya dengan polisi yang benar-benar memahami dan mengetahui cara membersihkan institusi Polri dari praktek-praktek yang selama ini diketahui oleh masyarakat Indonesia.

Kalau SBY tidak segera menggati, Neta S Pane juga mendesak BHD mundur saja dari jabatannya. Yang lebih baik, sebelum presiden melakukan pergantian, BHD mengundurkan diri saja karena telah gagal memimpin institusi Polri. "Mundur, merupakan sebagai bentuk pertanggungjawaban BHD sebagai seorang patriot," ucapnya.