Sudah Korupsi, 118 Koruptor Masih Berstatus PNS dan Minta Diberhentikan dengan Hormat

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengungkap data adanya 118 terpidana korupsi masih berstatus pegawai negeri sipil (PNS) per 29 Desember 2020.

Menurut Bima, perkara 118 PNS koruptor itu sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht), tetapi belum diberhentikan oleh para pejabat pembina kepegawaian (PPK) masing-masing.

Data ini diungkap Bima dalam konferensi pers yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) secara daring, Selasa (29/12).

Selain belum diberhentikan sebagai PNS oleh PPK di instansi masing-masing, lanjut Bima, para terpidana korupsi itu juga masih memberatkan keuangan negara dengan menerima gaji.

Untuk itu, Bima mengimbau kepada PPK yang menjadi atasan PNS terpidana korupsi supaya menyelesaikan tanggung jawabnya sesegera mungkin.

"Kami (BKN) terus mengejar PPK, menyurati untuk sesegera mungkin memberhentikan PNS yang bersangkutan," ucap Bima.

"Karena jika itu tidak dipenuhi, maka bisa terjadi kerugian keuangan negara yang mungkin akan menjerat atasan yang tidak menyelesaikan atau memberhentikan dengan cepat," lanjutnya.

Pihaknya juga menyesalkan adanya sejumlah proses pemberhentian yang telah diajukan PPK namun masih perlu dikoreksi oleh BKN.