Sultan: Jangan Pikir DPD Minta Kewenangan Seperti Senat Amerika Serikat

Dia menambahkan Indonesia sebaiknya menyesuaikan saja bahwa DPD lahir dari keinginan daerah. Karena itu, kalau diminta kewenangan maka itu wewenang yang menyambungkan dengan kepentingan-kepentingan daerah maupun isu-isu lokal.

“Jadi, kami juga tidak berpikir bahwa kewenangan yang diminta DPD itu nanti akan mendelegitimasi atau mengurangi (kewenangan DPR), tidak seperti itu,” ujarnya.

Dia menyatakan bahwa sayang sekali kalau DPD yang lahir sebagai lembaga perwakilan dengan legitimasi dan keterwakilan yang begitu kuat, tetapi posisi dan fungsi kewenangannya tidak seimbang.

“Kalau DPD itu tidak banyak, dia hanya minta kira-kira yang kewenangan yang pro daerah,” kata mantan wakil gubernur Bengkulu. (boy/jpnn)